Monday, September 8, 2014

Masalah Korupsi Pada Kantor Pelayanan Publik Di Indonesia

Korupsi di masa lalu, bahkan masa sekarang, masih merupakan masalah yang krusial di Indonesia. Korupsi terjadi di setiap level birokrasi. Bahkan di tingkat Kementrian korupsi yang dilakukan besanya sudah edan-edanan. Korupsi yang dilakukan di tingkat atas tidak lagi mempertimbangkan asal partai sang koruptor. Bahkan kader sebuah partai dakwah yang katanya islami justru korupsinya paling gila-gilaan. Kita jadi bertanya-tanya dimana sesungguhnya nilai moral keagamaan disembunyikan apabila sudah seperti ini.

Sistim yang mendukung korupsi rupanya dilestarikan oleh masyarakat sebagai objek penerima layanan pemerintahan. Kurang lebih empatpuluh persen dari anggota masyarakat yang menggunakan layanan publik telah membayar suap untuk mendapatkan pelayanan. Survai ini dilakukan oleh Transparency International Indonesia,

Demikian pula Transparency International Indonesia mendapatkan data bahwa tigapuluhenam responden di Indonesia membayar suap untuk mendapatkan pelayanan pada delapan jenis luayanan publik dasar seperti pajak, catatan sipil, perizinan, kepolisian, peradilan dan bahkan pelayanan agraria atau pertanahan. Dalam survei ini didapatkan fakta bahwa tujuhpuluhsatu persen anggota masyarakat yang melakukan suap pada kantor-kantor pelayanan publik ini melakukan hal itu untuk memperlancar urusan mereka atau pelicin.

Empat kantor pelayanan publik yang tercatat paling banyak korupsinya berturut-turut adalah kepolisian, peradilan, pelayanan catatan sipil dan perijinan. Korupsi ini dilakukan kebanyakan karena pengaruh konglomerasi pada pemerintah. Akan tetapi rupanya Indonesia tidak sendirian dalam rekor korupsi ini. Negara-negara lain di Asia Tenggara rupanya malah lebih parah, sayangnya tidak diceritakan lebih lanjut tentang kondisi suap di negara tetangga itu.

Akibat angin perubahan baru yang dihembuskan sejak kemenangan Jokowi dalam pemilu presiden bulan Juli kemarin, maka rupanya responden juga bergairah untuk ikut berperanan dalam pemberantasan korupsi di kantor-kantor pelayanan publik. Delapanpuluh persen responden bersedia bertindak kongkrit untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Bentuknya berupa memberi tekanan dalam bentuk protes dan petisi, bergabung pada organisasi antikorupsi, menolak melakukan dan menerima suap, membangun wacana tentang antikorupsi di media sosial. Responden juga bersedia melaporkan tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitarnya.

Kita sebagai anggota masyarakat hendaknya memperkuat dan memberdayakan lembaga-lembaga antikorupsi, mengawasi efektifitas reformasi bidang pelayanan publik serta melibatkan semua anggota masyarakat dalam mereduksi korupsi dan kolusi demi Indonesia yang lebih baik.

No comments:

Post a Comment

Best Entry

Cah Ndeso

Seorang sahabat di Norwegia membeli novelku GENGGAMLAH TANGANKU. Aku bingung karena novel itu berbahasa Indonesia. Katanya, tidak masalah, d...